Pegiat Studi Filsafat Yogyakarta/Juru Bicara Isba Yogyakarta 2018-2020
Gegap Gempita Pemilu beberapa
waktu yang lalu sudah usai, meninggalkan kesan yang kurang berkenan dan
berbagai macam tendensi agama maupun kelompok di level bawah, tidak lama lagi
juga kita sebagai masyarakat dihadapkan kembali pada pilkada bupati, gubernur yang
akan diselenggarakan diberbagai daerah di Indonesia.
Tentu saja ini merupakan
bagian integral dalam proses politik dan perjuangan demokrasi yang wajib kita
lalui sebagai warga Negara yang baik dan peduli, namun hari ini realitas
panggung politik kita berbanding terbalik 180 derajat alih alih mendambakan
pemilu dan pilkada yang damai justru masyarakat dibenturkan kepada serangkaian drama
serangan isu agama, ras dan golongan yang mengakar dan tidak bermoral mulai
dari tingkat desa, pusat hingga media sosial.
Celakanya lagi para pemimpin
yang akan kita pilih menjadi sumber permasalahan tanpa budi pekerti dan
kesadaran diri dengan leluasa mengobral janji kesana kemari, tak henti menjual
diri bertandang menelusuri kampung ke kampung dari pintu ke pintu. Menghampiri
masjid dan pesta perkawinan tanpa diundang sekalipun bermodalkan dengan uang
satu tas, membagikan berton-ton beras, sembako dan pakaian dengan harapan dapat
mendulang suara kemenangan
Sebagai Masyarakat kita
dipaksakan menyaksikan pemandangan ganjil dimana sesuatu yang ilusi dijulang
setinggi tingginya setiap jengkal hak hak orang berusaha dipenuhi, namun bagi
para politisi rakyat hanyalah sebatas suara penting yang harus dibeli dan
ditinggal pergi setelah mereka terpilih,. Dengan lantang berorasi diatas mimbar
menjual janji politik obral janji justru berhasil menipu dan merebut simpati
orang orang jelata sekalipun dipersimpangan jalan dibawah jembatan.
Politisi jual janji dan praktik korupsi yang
tidak berdasarkan ideology luhur bangsa harus kita lawan sebagai musuh bersama
oleh karena itu segenap masyarakat wajib
mendapatkan pendidikan penyadaran politik yang di sosialisasikan oleh lembaga
penyelenggara pemilu seperti Kpu dan Bawaslu yang telah dipercaya menjadi ujung
tombak selama ini sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 2001 agar dapat
mengamankan hak suara, penindakan bermacam praktik politik uang dan menjaga
amanah rakyat, seyogya nya ini tidak lain adalah bagian daripada proses kita
untuk menuju pemahaman politik dan perjuangan demokrasi bangsa yang bebas, transparansi,
akuntabel dan humanis.
Sehingga para tokoh tokoh yang
ingin maju dalam kontestasi politik local maupun nasional harus berkualitas dan
berintegritas serta mampu merealisasikan amanah rakyat, dengan harapan
rencana-rencana kerja (program) yang disampaikan pada saat kampanye di depan
public nantinya bukan hanya obral janji dan kisah-kisah yang membosankan
ditelinga. Melainkan visi-misi yang jelas memihak kepentingan rakyat kecil dan
bangsa.
Kemudian dengan adanya gerakan keberanian
rakyat untuk melawan politik para politisi ingkar janji yang kita bangun
bersama setidak tidaknya kita perlu merasa optimis bahwa kedepan ketika pilkada
dan pemilu berlangsung, rakyat tidak perlu khawatir terhadap kampanye kampanye
yang memuakkan dan politik uang menyesatkan.
Terlebih lagi janji politik sudah tidak punya
gaung bahkan akan menjadi kontra produktif. Apalagi saat ini dinamika politik
pasca reformasi memiliki karakter demokratis yang sangat jauh berbeda dari
sebelumnya, rakyat hari ini cenderung lebih bersifat kritis, partisipatif,
sehingga pehamahaman kesadaran rakyat untuk berpolitik semakin tinggi.
Kondisi Kejenuhan rakyat
melihat kalkulasi elit-elit politik yang hanya berfokus pada usaha membangun
konsolidasi internal partai, daripada mengkritisi berbagai macam kebijakan
pemerintah yang tidak memihak rakyat justru memperkuat hilangnya kepercayaan
terhadap partai politik beserta kadernya. Hal ini tentunya menjadi peluang
besar bagi kita untuk menyingkirkan arena kelompok para politisi ingkar janji
yang terbukti tidak berfungsi dan nihil kerja nyata, minim pengalaman serta
pengetahuan.
Sehingga kita berharap akan terwujudnya
panggung politik hari ini melahirkan proses dan hasil kontestasi kekuasaan
politik dan system demokrasi yang bersih yang dapat dilihat dan dikontrol
langsung oleh masyarakat.baik itu kualitas pemimpin yang menjadi keterwakilan
masing masing wilayah dan komitmen bersama dalam membangun bangsa, bukan hanya
menunjukan kebijakan palsu dan hipokrit belaka.
penulis : Aqbal
Haikal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar