KITA PILIH WAKIL SETIA

Pesta demokrasi pemilu legislatif 2014 sudah berlalu, namun pernahkan kita memperhatikan kredibilitas, integritas, pendidikan, moral serta sosialitas bakal calon (wakil rakyat) yang telah kita pilih?.

Berkaca pada sejarah, sejak disahkan UU otonomi daerah dan dilaksanakannya pemilihan umum terbuka, rakyat diharuskan memilih langsung wakil-wakil mareka yang diharapkan dapat bertarung menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hal-hak mereka di parlemen. Akan tetapi, pada kenyataannya setelah terpilih menjadi wakil kita, mereka hanya sibuk mengurusproyek-proyek pendidikan, pembangunan, dan ekonomi sehingga pundi-pundi uang dari hasil kongkalikong dengan para pemerintah daerah, pengusaha serta perusaaan mengalir deras ke kantong mereka.

Lalu, dalam benak kita berfikir, mengapa hal ini bisa terjadi?. padahal, yang kita butuhkan adalah wakil yang setia, wakil yang selalu peduli dan selalu duduk bersama dan siap menyuarakan kepentingan-kepantingan kita serta siap berjuang mempertahankan kepentingan itu selama lima tahun kedepan. Kita tidak membutuhkan wakil yang pandai beretrorika namun tanpa hasil dan bukti yang nyata. Yang kita butuhkan adalah wakil yang setia dan selalu siap bersama. 

Asumsi awal kita adalah bahwa para caleg yang membeli suara kita dengan barang atau uang, secara tidak langsung dia telah mencerminkan pribadi yang materialistik. Nantinya, selama lima tahun kedepan mereka akan menjalankan tugas mereka dengan uang pula dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan menyogok.

Kita akui bahwa memeng hal yang lumrah dalam dunia politik demokrasi, para insan politis melakukan berbagai cara untuk merebut hati masyarakat. Tidak jarang mereka mengobar-ngobaar beribu janji akan berjuang untuk masyarakat apabila sudah terpilih menjadi anggota legislatif. tujuannya tidak lain yaitu untuk mendongkrak suara mereka sehingga mereka menduduki kursi legislatif baik tingkat kabupaten maupun provinsi.

Namun, fakta yang terjadi adalah ketika para caleg dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka malah melupakan janji- janji dan komitmen mereka saat mencalonkan diri. Mereka memanfaatkan waktu 20 hari sebagai batu loncat untuk berkuasa selama lima tahun. Fenomena inilah yang terjadi dan telah mendarah daging, sehingga menjadi budaya berfikir dan gambaran ideologi miring bagi para caleg.

Maka dari itu paradigma ini harus direkonstruksi ulang. Masyarakat Bangka-Belitung khusunya dengan kapasitas level pendidikann dan pengetahuan tehadap dinamika politik  yang tidak setara diharapkan mampu memilah dan meilih wakil rakyat yang benar-benar mampu memperjuangkan hak-hak rakyat, mementingkan kemajuan daerah, memperhatikan kesejahteraan rakyat baik segi finansial maupun nonfinansial.

Oleh sebab itu kredibelitas dan integritas seorang wakil rakyat itu sendiri penting untuk kita pertimbangkan dan  menjadi prioritas utama, pendidikan yang memadai akan menjadi bekal mereka dalam berkompetisi di ajang perlemen, moral serta sosialitas yang tinggi akan menjadikan mereka selalu siap untuk duduk bersama, mendengarkan semua aspirasi kita serta setia terhadap semangat perjuangan dan cita-cita bangsa.

Penulis

Ahmad Habibi

(Ketua Umum ISBA Yogyakarta)